Fakultas Hukum Universitas Khairun

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan materi-materi tentang ,Dasar hukum  kepailitan, Kedudukan para pihak dakan kepailitan, syarat-syarat kepailitan, permohonan kepailitan dan pengadilan niaga, upaya-upaya hukum dan proses pencabutan permohonan, Tugas dan wewenang kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian, tanggung jawab kurator, hubungan kurator dengan pihak ketiga dalam penyampaian penyertaan putusan dan berakhirnya kepailitan.


Mata kuliah Ini membahas tentang hukum administrasi negara, ruang lingkup HAN, kedudukan hukum pemerintah, pihak wewenang pemerintah, tindakan pembuatan administrasi negara, instrumen pemerintah, dan ketetapan administrasi negara.

Perbandingan Hukum Pidana, memuat  persamaan dan perbedaan sistem hukum, asas-asas hukum dan ketentuan ketentuan umum hukum pidana beberapa negara di dunia. Yang dipelajari dalam Perbandingan Hukum Pidana adalah KUHP Indonesia, Korea, Philipina, Malaysia, Rusia dan China.

Hukum kepalitian membahas mengenai materi-materi tentang ,Dasar hukum  kepailitan, Kedudukan para pihak dakan kepailitan, syarat-syarat kepailitan, permohonan kepailitan dan pengadilan niaga, upaya-upaya hukum dan proses pencabutan permohonan, Tugas dan wewenang kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian, tanggung jawab kurator, hubungan kurator dengan pihak ketiga dalam penyampaian penyertaan putusan dan berakhirnya kepailitan.

Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu: Undang-undang No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan, azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia.

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan materi-materi tentang ,Dasar hukum  kepailitan, Kedudukan para pihak dakan kepailitan, syarat-syarat kepailitan, permohonan kepailitan dan pengadilan niaga, upaya-upaya hukum dan proses pencabutan permohonan, Tugas dan wewenang kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian, tanggung jawab kurator, hubungan kurator dengan pihak ketiga dalam penyampaian penyertaan putusan dan berakhirnya kepailitan.


Melalui matakuliah Hukum dan HAM ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami ilmu pengetahuan perundang-undangan secara teori juga praktik tentang sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan mampu menyusun peraturan perundang-undangan.

Materi kuliah Hukum dan HAM yang disajikan meliputi sejarah perkembangan  HAM dan hukum humaniter, hak untuk hidup, hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.

Pada setiap inisiasi saya akan ada forum diskusi dan tes formatif berupa permasalahan kekinian yang terjadi dalam kehidupan


Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian dan kepribadian dan termasuk mata kuliah pilihan pada bagian hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana pers, politik, narkotika/psikotropika, teroris, cyber crime, pemilu, dan tindak pidana pelayaran dan penerbangan.